TUGAS DAN WEWENANG

Termuat dalam Pasal 8 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Tugas, wewenang dan kewajiban KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, meliputi:

  1. merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada kebijakan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
  2. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk  setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada peraturan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
  3. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, apabila diperlukan;
  4. menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini;
  5. mengoordinasikan,menyelenggarakan    dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan  Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan perundang- undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh;
  6. menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
  7.  melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
  8.  melakukan bimbingan teknis setiap    tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada PPK, PPS dan KPPS;
  9. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
  10. menyampaikan laporan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil  Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi/ KIP Aceh;
  11. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  12. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
  13. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur, kepada KPU melalui KPU Provinsi/ KIP Aceh dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;
  14. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. mengenakan    sanksi    administratif    dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/ Kota dan pegawai Sekretariat KPU  Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Berita Terbaru 

Partisipasi

Redaksi Website

KPU Kabupaten Probolinggo

Jl. Raya Panglima Sudirman no. 440
Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo
Prov. Jawa Timur
Telp. (0335) 843076, 846428
Email: kpu_kab.probolinggo@yahoo.co.id

Peta Petunjuk Arah

Jejaring Sosial

Login

Scroll to top

Custom by: Muhlisin - get your future and don't forget to happy !