Rabu 13/5/2020, setalah bahasan rapat koordinasi dan pleno yg dihadiri oleh Ketua , Divisi Parmas, Divisi Hukum, Kasubag Teknis dan Hupmas serta staf subbag hukum, ada hal menarik yg berlangsung, yaitu ada sedikit kajian tentang Peraturan Komisi Pemilihan Ulmum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota khususnya pada pasal yang mengatur tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

Beberapa waktu lalu materi kajian ini juga menjadi materi bahasan dalam vidcon Divisi Parmas Se-Jatim dan kajian ini menarik dibahas karena saat ini Komisi Pemilihan Umum di tahun 2020 mengadakan pemilihan serentak untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan ada sekitar 290 daerah di wilayah Republik Indonesia dan 19 kab/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur yang mengadakan pemilihan serentak.

Pemilihan serentak tidak bisa lepas dari penggunaan APK sebagai alat sosialisasi bagi Pasangan Calon yang memuat visi misi, dan program pasangan calon, simbol atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tersebut

Penggungaan APK khususnya pemasangan APK dalam PKPU 4 Tahun 2017 diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 dan sampai saat ini pengaturan pemasangan APK masih tetap diatur dalam PKPU 4 Tahun 2017 dan belum ada perubahan regulasi.

Dalam kajian yang berlangsung setelah rapat tersebut sedikit dibahas mengenai APK yang menggunakan videotron. Definisi videotron sekarang sudah berkembang sedemikian rupa, dan pengaturan masih menjadi satu dengan output barang cetak, padahal videotron sendiri merupakan media yang menayangkan video dan tidak ada hasil cetak dalam videotron sehingga perlu pengaturan yang lebih jelas tentang  videotron, selain itu dibahas juga tidak ada sanksi bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terlambat menyampaikan desain dan materi APK, bahasan juga pada penggunaan frasa Panwas Kabupaten/Kota yang telah berubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019

“Meskipun kajian ini hanya dihadiri oleh beberapa komisioner, kasubag dan staf KPU dikarenakan adanya pandemi COVID 19 tapi kajian ini dapat menambah wawasan kita tentang Peraturan KPU khususnya tentang alat peraga kampanye" ungkap Lukman Hakim yang juga Ketua KPU Kabupaten Probolinggo  menutup kajian tersebut. (dom)

 

Berita Terbaru 

Redaksi Website

KPU Kabupaten Probolinggo

Jl. Raya Panglima Sudirman no. 440
Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo
Prov. Jawa Timur
Telp. (0335) 843076, 846428
Email: admin@kpu-probolinggokab.go.id

Peta Petunjuk Arah

Login

Scroll to top