Komisioner KPU Provinsi Divisi SDM dan Litbang, Rohani, menegaskan pentingnya dilakukan pembinaan kinerdan etika pegawai dalam rangka akuntabilitas. Hal itu disampaikannya saat Rapar Koordinasi via video conference bersama Komisioner Divisi SDM Parmas dan Sekretaris KPU kabupaten/kota se Jawa Timur, Jum'at 15/05/2020.         

           

Pada kesempatan tersebut perempuan asal Kota Batu Malang tersebut menegaskan peran Divisi SDM dan Sekretaris mengenai pembinaan pegawai sesuai dengan PKPU nomor 08 tahun 2019. Pembinaan kinerja dan etika pegawai juga harus dilakukan menindaklanjuti adanya sistem kerja dari tempat tinggal masing-masing di saat pandemi Covid-19. "KPU Provinsi telah menerima petunjuk teknis tersebut pada hari kamis dari KPU RI. Pada hari Jum'at ini, kami menyampaikan kepada saudara-saudara untuk ditindaklanjuti", kata Rohani. 

 

Dengan adanya SK 357 menjadi jelas parameter kinerja dan presensi kehadiran pegawai yang menerapkan sistem kerja WFH (work from home). Cara mengukur kehadiran dan kinerja dilakukan melalui aplikasi yang susun oleh KPU kabupaten/kota. SK 357 berlaku sejak Senin 13 Mei 2020. WFH sebelum tanggal tersebut juga dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Pembinaan etika dan kinerja pegawai dilakukan oleh Divisi SDM bersama Sekretaris kabupaten/kota masing-masing. Laporan tersebut dilakukan secara rutin untuk memenuhi aspek akuntabilitas kinerja pegawai. "Aturan tersebut berlaku bagi pegawai KPU. Ya pegawai ASN maupun non ASN", tegas Rohani.

 

Berita Terbaru 

Redaksi Website

KPU Kabupaten Probolinggo

Jl. Raya Panglima Sudirman no. 440
Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo
Prov. Jawa Timur
Telp. (0335) 843076, 846428
Email: admin@kpu-probolinggokab.go.id

Peta Petunjuk Arah

Login

Scroll to top