Audiensi LSM dengan KPU

 

kpu-probolinggokab.go.id - Audiensi merupakan bagian dari proses pembelajaran dalam berdemokrasi dan bernegosiasi. Hal itulah yang terjadi Senin (26/8) kemarin di kantor KPU Kabupaten Probolinggo. Belasan orang anggota LSM mendatangi kantor KPU semata-mata untuk audiensi terkait isu ijazah palsu salah satu Caleg Terpilih (Calih).

Acara audiensi yang berlangsung di ruang rapat KPU tersebut berjalan cukup alot, namun masih dalam suasana yang kondusif. Mengawali pembicaraan, ketua KPU Kabupaten Probolinggo menyampaikan bahwa memang beberapa waktu lalu pada tanggal 8 Agustus, KPU telah menerima surat aduan terkait indikasi penggunaan ijasah palsu dengan inisial AK.

 

Namun dalam hal ini, menurut ketua KPU Kabupaten Probolinggo, tidak ada hal yang dapat menangguhkan proses pelantikan para Calih. Sesuai pasal 32 PKPU 5 tahun 2019 yang bisa menunda pelantikan itu kalau yang bersangkutan meninggal, atau bila Calih tersebut mundur. Kemudian bila terbukti terkena tindak pidana pemilu berupa politik uang. Selain itu apabila yang bersangkutan terjerat kasus korupsi, dan yang selanjutnya kalau anggota legislatif terjerat pidana umum dengan keputusan yang sudah inkrah. “Itu di antara yang bisa menunda pelantikan. Karena ini masih terduga, sehingga belum bisa menunda pelantikan,” jelas Lukman.

 

Sebenarnya masyarakat punya kesempatan untuk memberikan tanggapan dan masukan ke KPU, ketika anggota legislatif tersebut masih dalam fase Daftar Caleg Sementara (DCS) maupun Daftar Caleg Tetap (DCT). Masyarakat bisa mengoreksi nama-nama yang terdaftar. Sehingga dari koreksi dari masyarakat tersebut, tentunya akan ditindak lanjuti oleh KPU. Dikatakan Lukman, jika saat proses pendaftaran Caleg waktu itu, tidak ada keberatan yang diterimanya. Sehingga AK lolos dari tahap seleksi administrasi.

 

“Pada ijazah yang diserahkan ke KPU, ada legalisirnya. Terlepas itu asli atau palsu, tetapi faktanya ada. Sehingga KPU sudah memenuhi prosedur. Kita kan gak punya kewenangan hingga ke forensik, hanya verifikasi fisiknya,” urai Lukman. Lukman mengatakan pada proses telaah kali ini, terdapat rekomendasi dari Bawaslu, yang menyebutkan bila kasus penggunaan ijazah bodong ini masuk ranah pidana umum. “Maka kami akan menunggu. Jika sudah berkekuatan hukum tetap, kami akan mengeluarkan rekomendasi untuk di PAW sesuai usulan partai,” tandasnya.

 

Pada kesempatan tersebut HM Saudi Jahur, salah satu perwakilan warga yang ikut audiensi menyatakan bahwa dirinya sudah mengantongi bukti-bukti bahwa ijasah yang digunakan AK adalah palsu. " Kami memang paham bahwa terkait tahapan DCT sudah lewat, namun kami memang baru tahu indikasi palsu itu baru-baru ini," terangnya. Lantas Saudi pun berharap agar KPU dapat memfasilitasi agar dipertemukan dengan yang bersangkutan. Hal ini supaya AK bisa batal dilantik dan proses hukum berhenti sampai di situ. Namun secara tegas KPU menolak sesuai hasil pleno pasca audiensi. Sebab KPU tidak ada kewenangan untuk mediasi antar pihak yang bermasalah dalam Pemilu. Dalam hal ini yang punya kewenangan memanggil para pihak dan bisa memediasi adalah Bawaslu.

Berita Terbaru 

Redaksi Website

KPU Kabupaten Probolinggo

Jl. Raya Panglima Sudirman no. 440
Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo
Prov. Jawa Timur
Telp. (0335) 843076, 846428
Email: kpu_kab.probolinggo@yahoo.co.id

Peta Petunjuk Arah

Jejaring Sosial

Login

Scroll to top