Di tengah isu wabah virus Covid-19, Prosedur Pengajuan  Surat Perintah Membayar (SPM) dibuat lebih sederhana, hal ini disampaikan oleh KPPN Bondowoso dalam rapat melalui Video Converence (Vidcon).  Kepala KPPN Bondowoso Edy Purwanto menyampaikan bahwa penyederhanaan ini bertujuan untuk optimalisasi layanan terutama dalam penanggulangan Virus Covid-19.. Rapat yang digelar pada hari Senin (6/4) pagi itu memuat materi tentang Petunjuk Teknis Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tahun 2020. 

Dalam dialognya Edy menyampaikan upaya optimalisasi penggunaan KKP oleh Satker serta evaluasi pengajuan SPM dalam kondisi wabah Covid-19, yang mana untuk pengajuan SPM dibatasi dengan maksimal 50 SPM setiap harinya untuk semua Satker, Skala prioritas telah dibuat. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari antrian. KPPN Bondowoso akan memprioritaskan berdasarkan jenis SPM yakni untuk awal bulan diutamakan SPM belanja Pegawai sedangkan GU dan lainnya diusahakan di pertengahan bulan. Namun, pengajuan SPM untuk penanggulangan virus Covid-19 diutamakan.

Vidcon yang berlangsung sejak jam 10 pagi ini dihadiri oleh Ulfiningtyas selaku KPA, Domenicus Widji Nugroho selaku PPKom dan Nur Aliyah selaku Bendahara KPU Kabupaten Probolinggo. “ Dengan adanya pembatasan pengajuan SPM kita akan upayakan on-time dalam pengajuan SPM agar operasional perkantoran tetap berjalan dengan baik" ucap Nur Aliyah.

KPU kabupaten Probolinggo tidak mau tingggal diam menghadapi ujian berupa penyebaran Covid-19 di Kabupaten Probolinggo. Lembaga penyelenggara pemilu tersebut ikut serta aktif dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di kabupaten Probolinggo. Hal itu dilakukan dengan membentuk tim sosialisasi dan pendidikan pencegahan penyebaran Covid-19.